Kudeta Burkina Faso Januari 2022

Setelah Perang Saudara Libya Pertama dan bersamaan intervensi NATO pada tahun 2011, serangan Jihadis di Burkina Faso dan negara tetangga Mali menjadi lebih sering. Sejak 2015, Burkina Faso telah memerangi ISIS dan al-Qaeda di beberapa bagian negara itu. Namun, personel militer mengeluhkan kurangnya peralatan militer dan logistik.^[17] Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di antara jajaran militer, yang anggotanya mengkritik kurangnya upaya pemerintah memerangi kelompok-kelompok jihadis.^[17] Mantan analis politik CIA Michael Shurkin menyatakan tentara "tidak lengkap dan tidak siap" untuk pertempuran.^[18]

Roch Marc Christian Kaboré terpilih untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden dalam pemilihan umum Burkinabé 2020. Pemerintah Kaboré menghadapi protes reguler karena penanganan krisis Jihadis yang sedang berlangsung di negara itu. Pada bulan Desember 2021, Perdana Menteri Christophe Joseph Marie Dabiré dipecat dari jabatannya di tengah meningkatnya krisis keamanan.^[19] Pada 22 Januari 2022, protes anti-pemerintah meletus di ibu kota. Para pengunjuk rasa dilaporkan marah dengan ketidakmampuan pemerintah untuk menghentikan serangan bersenjata di seluruh negeri. Beberapa pengunjuk rasa meminta pengunduran diri Presiden Kaboré.^[20]

Roch Marc Christian Kaboré

Paul-Henri Sandaogo Damiba

Pada Agustus 2021, 100 anggota Angkatan Bersenjata Burkina Faso berencana mengambil alih negara itu. Beberapa tentara mengatakan rencana itu dibuat di luar ibu kota melalui aplikasi perpesanan seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal. Sebelumnya, Partai Gerakan Rakyat untuk Kemajuan yang berkuasa mengatakan bahwa baik Kaboré maupun seorang menteri pemerintah selamat dari upaya pembunuhan.^[8] Pada 11 Januari 2022, dua minggu sebelum kudeta yang berhasil, pemerintah dilaporkan pernah menggagalkan upaya kudeta di negara tersebut.^[21]

Pada 23 Januari 2022, beberapa tembakan terdengar di dekat kediaman pribadi presiden di ibu kota. Pada Senin pagi waktu setempat, beberapa kendaraan iring-iringan presiden ditemukan penuh lubang peluru di dekat kediaman Kaboré, satu orang ditemukan berlumuran darah. Sedangkan militer mengklaim pengambilalihan itu tanpa kekerasan.^[22][23] Menteri Pertahanan Bathelemy Simpore membantah desas-desus tentang kudeta yang terjadi di negara itu dan mendesak orang-orang untuk kembali ke aktivitas normal setelah tembakan.^[4][24] Namun, beberapa jam kemudian, beberapa stasiun berita melaporkan bahwa Presiden Roch Marc Christian Kaboré telah ditahan. Kaboré dilaporkan ditahan di barak militer ibu kota, sementara keberadaan atau situasinya masih belum diketahui. Pada sore hari, militer telah mengambil alih markas besar Radio Télévision du Burkina yang dikelola negara. Markas besar Gerakan Rakyat untuk Kemajuan yang berkuasa dilaporkan telah dibakar dan dijarah oleh pengunjuk rasa pro-militer.^[25][26] Sebuah pernyataan dari akun Twitter Roch Marc Christian Kaboré mendesak dialog dan mengundang para tentara untuk meletakkan senjata, tetapi tidak membahas apakah dia ditahan.^[10]

“Bangsa kita sedang mengalami masa-masa sulit.

Pada saat yang tepat ini, kita harus menjaga keadaan demokrasi kita. Saya mengundang mereka yang telah mengangkat senjata untuk meletakkannya demi Kepentingan Bangsa yang Lebih Tinggi.

Melalui dialog dan mendengarkan, kita harus menyelesaikan perselisihan kita".

— Roch Marc Christian Kaboré (@rochkaborepf)^[27]

NetBlocks melaporkan bahwa akses internet telah terganggu di tengah ketidakstabilan di negara ini.^[28] Sementara itu, tentara dilaporkan mengepung stasiun penyiaran negara RTB.^[11] AFP News melaporkan presiden telah ditangkap bersama dengan pejabat pemerintah lainnya. Dua pejabat keamanan mengatakan di barak Sangoule Lamizana di ibu kota, "Presiden Kaboré, kepala parlemen Sakande, perdana menteri Zerbo, dan para menteri secara jelas berada di tangan para prajurit".^[12]

Pada hari yang sama, militer mengumumkan di televisi bahwa Kaboré telah digulingkan dari posisinya sebagai presiden.^[29] Setelah pengumuman itu, militer menyatakan parlemen, pemerintah dan konstitusi telah dibubarkan.^[8] Kudeta dipimpin oleh perwira militer Paul-Henri Sandaogo Damiba.^[30] Kapten militer Sidsore Kaber Ouedraogo mengatakan Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan (MPSR) "telah memutuskan untuk memikul tanggung jawabnya terhadap sejarah." Dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan tentara mengakhiri kepresidenan Kaboré karena situasi keamanan yang memburuk di tengah pemberontakan Jihadis yang semakin parah dan ketidakmampuan presiden untuk mengatasi krisis. Dia juga mengatakan para pemimpin militer baru akan bekerja untuk membuat jadwal "yang dapat diterima oleh semua orang" untuk mengadakan pemilihan baru, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.^[13] Juru bicara junta mengatakan kepada wartawan bahwa kudeta telah terjadi "tanpa kekerasan fisik terhadap mereka yang ditangkap, yang ditahan di tempat yang aman, dengan menghormati martabat mereka".^[13]

Setelah kudeta diluncurkan, pemerintahan junta yang baru menangguhkan pemerintahan, parlemen, dan konstitusi.^[31] Perbatasan nasional ditutup dan junta memberlakukan jam malam nasional antara pukul 21:00 GMT hingga 05:00 GMT. Pemerintah junta mengumumkan bahwa mereka akan bekerja untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru yang "dapat diterima oleh semua orang" tanpa memberikan rincian lebih lanjut.^[32] MPSR membagikan surat pengunduran diri tulisan tangan oleh Kaboré, yang juga ditandatangani, dengan keasliannya diverifikasi oleh Reuters. "Demi kepentingan bangsa, setelah peristiwa yang terjadi sejak kemarin, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari peran saya sebagai presiden Burkina Faso," demikian isi surat tersebut.^[33] Kerumunan besar berkumpul di alun-alun nasional ibu kota Ouagadougou dan merayakan kudeta, memainkan musik, bernyanyi, meniup terompet dan menari.^[34] Televisi terestrial melalui 9 saluran swasta diblokir di tengah serangan bersenjata karena pembagian biaya lisensi.^[35]

Uni Afrika dan ECOWAS menangguhkan Burkina Faso setelah kudeta.^[36][15]

Pada tanggal 31 Januari, junta militer memulihkan konstitusi dan menunjuk Paul-Henri Sandaogo Damiba sebagai presiden sementara.^[16] Dia dilantik sebagai Presiden pada 16 Februari.^[37] Pada 1 Maret 2022, sebuah piagam yang merencanakan proses transisi 3 tahun disetujui.^[38] Masa transisi harus diikuti dengan penyelenggaraan pemilu.^[39] Sehari setelahnya, Paul-Henri Sandaogo Damiba diangkat menjadi Presiden Burkina Faso.^[40] Pada tanggal 4 Maret, junta militer menunjuk Albert Ouedraogo sebagai Perdana Menteri sementara.^[41] Pada tanggal 6 April, pemerintah sementara mengumumkan bahwa Presiden Kaboré dibebaskan dan diizinkan pulang setelah ditahan selama hampir tiga bulan.^[42] Layanan Informasi Pemerintah (GIS - SIG dalam bahasa Prancis) mengumumkan bahwa ia tetap di bawah pengawasan untuk memastikan keamanannya.^[43] Informasi tersebut dirilis dalam siaran pers resmi dan dibagikan di media sosial.

Pada 24 Januari, beberapa warga di ibukota terlihat menunjukkan dukungan mereka terhadap kudeta.^[18] Ada laporan bahwa beberapa warga turun ke jalan, membakar ban untuk menunjukkan solidaritas dengan tentara.^[44] Beberapa kelompok pemuda juga dilaporkan menyerbu markas RTB untuk menunjukkan dukungan mereka kepada junta militer.^[45]

Pada tanggal 25 Januari, kerumunan besar berkumpul di alun-alun nasional ibu kota Ouagadougou dan merayakan kudeta dengan memainkan musik, bernyanyi, meniup terompet dan menari.^[46] Koresponden senior BBC News Afrika, Anne Soy, mengatakan berita tentang penahanan presiden diterima dengan sorak-sorai dan perayaan di Ouagadougou.^[47] Seorang reporter Reuters melihat sekelompok orang membakar bendera Prancis, yang digambarkan Reuters sebagai "tanda meningkatnya rasa frustrasi tentang peran militer yang masih dimainkan oleh bekas kekuatan kolonial di wilayah tersebut". Reporter itu juga mengatakan dia melihat bendera Rusia menghiasi kerumunan, dan mendengar beberapa demonstran menyerukan Rusia untuk menggantikan Prancis dalam perang melawan jihadis.^[48] Wartawan Al Jazeera, Sam Mednick, mengatakan ada "banyak dukungan untuk kudeta ini" di tengah krisis keamanan negara itu, ia juga mengatakan orang-orang telah berkumpul dan meneriakkan: "Turunkan ECOWAS" atas komentar dan ancaman sanksinya.^[49]

Gerakan Rakyat untuk Kemajuan yang berkuasa mengecam kudeta tersebut, menyebutnya sebagai "upaya pembunuhan" terhadap presiden dan pemerintah.^[8]

• Kementerian Federal untuk Urusan Eropa dan Internasional Austria sangat prihatin dengan perkembangan di Burkina Faso. Kementerian mengutuk kudeta dan meminta setiap aktor untuk memilih jalan dialog.^[50]

• Kementerian Luar Negeri Belgia mengatakan mereka memantau situasi dengan cermat dan mengatakan perubahan konstitusi dengan kekerasan tidak dapat diterima.^[51]

• Kementerian Luar Negeri Bulgaria menyatakan keprihatinan dan mencela pengumuman pengambilalihan militer, menyerukan kembalinya tatanan konstitusional.^[52]

• Pemerintah Kanada mengeluarkan peringatan perjalanan ke Burkina Faso di tengah ketidakstabilan di wilayah tersebut.^[53]

• Kedutaan Tiongkok menyatakan akan mengikuti perkembangan di negara tersebut.^[54] Ia juga meminta berbagai pihak untuk menyelesaikan perbedaan secara damai melalui dialog.

• Menteri kerjasama pembangunan Denmark, Flemming Møller Mortensen, menyatakan keprihatinannya dengan situasi di Burkina Faso.^[55]

• Kedutaan Prancis di ibu kota mengeluarkan peringatan bagi warga Prancis di Burkina Faso untuk menghindari perjalanan yang tidak penting dan mengemudi di malam hari. Kedutaan Prancis mengatakan mereka akan membuat pengumuman lebih lanjut segera.^[56] Presiden Emmanuel Macron mengutuk kudeta yang menyatakan bahwa Prancis "jelas, seperti biasa" setuju dengan ECOWAS dalam mengutuk kudeta.^[57]

• Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn mengatakan pemerintah mengikuti situasi dengan sangat prihatin dan mengutuk pemecatan presiden dan penangguhan tatanan konstitusional, ia juga mendesak kedua belah pihak untuk menyelesaikan tantangan melalui dialog.^[58]

• Pemerintah federal Nigeria, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Francisca Omayuli, mengutuk kudeta tersebut, menyebutnya sebagai "perkembangan yang tidak menguntungkan", dan menyerukan pembebasan Presiden Kaboré dan pejabat pemerintah lainnya serta kembali ke status quo.^[59]

• Menteri Luar Negeri Afrika Selatan Naledi Pandor mengungkapkan keterkejutannya atas kudeta dan mengatakan wilayah itu tidak boleh menjadi wilayah kudeta.^[60]

• Menteri Luar Negeri Swedia Ann Linde mengecam kudeta dan menyerukan penghormatan terhadap tatanan konstitusional, mendesak semua pihak untuk menemukan resolusi damai melalui dialog.^[61]

• Pemerintah Turki menyatakan keprihatinan mereka atas situasi di Burkina Faso dan mendesak kedua pihak untuk memulihkan ketertiban. Turki juga menyatakan solidaritas mereka dengan rakyat Burkina Faso.^[62]

• FCDO memperingatkan terhadap semua kecuali perjalanan penting ke ibu kota, Ouagadougou. Ia juga menyatakan bahwa mereka memantau situasi dengan cermat dan menyarankan warga Inggris yang merasa tidak aman untuk meninggalkan negara itu.^[63] Vicky Ford, Menteri Afrika, mengeluarkan pernyataan mengutuk kudeta.^[64]

• Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, melalui juru bicara Ned Price, mengatakan mereka mengetahui laporan di Burkina Faso. Departemen Luar Negeri juga menyerukan pembebasan segera Presiden Kaboré dan mendesak dialog antara dua pihak.^[65] Kedutaan Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keamanan karena masalah keamanan yang sedang berlangsung di seluruh ibu kota. Kedutaan mengatakan warga AS di negara itu disarankan untuk berlindung, menghindari kerumunan besar, membatasi pergerakan untuk keadaan darurat, dan memantau media lokal untuk pembaruan.^[66]

• Ketua Komisi Uni Afrika, Moussa Faki, mengecam keras kudeta tersebut dan meminta aparat keamanan untuk kembali ke barak. Dia meminta militer untuk memastikan integritas fisik Presiden Roch Marc Christian Kaboré.^[67] Ketua Félix Tshisekedi juga mengutuk kudeta dan menuntut pembebasan tanpa syarat Presiden Roch Marc Christian Kaboré. Pada tanggal 31 Januari, Uni Afrika mengumumkan penangguhan keanggotaan Burkina Faso. Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika mengatakan telah memilih untuk menangguhkan partisipasi Burkina Faso "dalam semua kegiatan AU sampai pemulihan efektif tatanan konstitusional di negara itu".^[15]

• Perwakilan Tinggi Uni Eropa, Josep Borrell, mengeluarkan pernyataan tentang Burkina Faso: "Kami sangat prihatin dengan perkembangan situasi di Burkina Faso. Berita terbaru sangat mengkhawatirkan, mengenai penahanan Presiden Kaboré, dan pendudukan radio dan televisi nasional oleh unsur tentara Kemarin saya berbicara dengan Menteri Luar Negeri Burkina Faso Rosine Coulibaly dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel berbicara dengan Presiden Burkina Faso, selama diskusi situasi tampak terkendali . Tapi hari ini, beritanya semakin buruk, buruk, dan kita sekarang tahu bahwa Presiden Kaboré berada di bawah kendali tentara. Kami menyerukan penghormatan terhadap tatanan konstitusional dan pembebasan Presiden Kaboré".^[68]

• Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia "sangat mengutuk setiap upaya pengambilalihan pemerintah dengan kekuatan senjata," dan meminta para pemimpin kudeta untuk meletakkan senjata mereka.^[69]

• ECOWAS mendesak militer untuk menghormati pemerintah sebagai otoritas demokrasi dan mendorong dialog antara pemerintah dan militer. ECOWAS juga mendesak para prajurit untuk kembali ke barak.^[70] Pada 24 Januari, ECOWAS, menangguhkan Burkina Faso setelah kudeta militer. Presiden Ghana dan ketua ECOWAS saat ini, Nana Akufo-Addo, menyebut serentetan kudeta baru-baru ini di Afrika Barat sebagai "pelanggaran langsung terhadap prinsip demokrasi kami." Dia mengatakan "seluruh dunia mengharapkan kita untuk bersikap tegas dalam masalah ini".^[36] Pada tanggal 28 Januari, ECOWAS mengumumkan penangguhan keanggotaan Burkina Faso setelah sesi luar biasa.^[71] Pada tanggal 3 Maret, ECOWAS membatalkan kunjungan resmi ke Burkina Faso setelah pelantikan Presiden Damiba.^[72]