Kereta Cepat Indonesia China

Pada bulan April 2015, Republik Rakyat Tiongkok bersaing dengan Jepang untuk menawarkan kereta kecepatan tinggi mereka untuk Indonesia.^[5] Perlombaan tersebut, menurut The Jakarta Post, menjadi bagian dari permainan politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut untuk merebut pengaruh strategis di kawasan Asia-Pasifik.^[6] Proyek ini sempat hampir dibatalkan pada akhir bulan September 2015, hingga akhirnya Indonesia memilih Tiongkok sebagai pemenang proyek dengan nilai Rp 75 triliun (US$ 5 miliar).^[7]

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) resmi dibentuk sebagai sebuah konsorsium dari empat BUMN yang akan terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi, yakni Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga. Pada tanggal 6 Oktober 2015, pembentukan konsorsium pun dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Presiden Joko Widodo kemudian mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. PSBI rencananya akan melakukan penyertaan modal ke sebuah perusahaan patungan yang didirikan bersama BUMN Tiongkok.^[8][9]

Perusahaan patungan tersebut kemudian didirikan dengan nama PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan PSBI memegang 60% saham, sementara Beijing Yawan memegang sisanya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 2015 dan direncanakan akan mengutamakan komersialisasi, tidak memberatkan APBN, dan mengedepankan sinergi antar bisnis.^[10] Menanggapi kerja sama yang baru ini, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan bahwa ia "sangat menyesalkan" dan "sulit memahami" pilihan Indonesia.^[5] Namun, Menteri BUMN saat itu, Rini Soemarno, mengatakan bahwa struktur keuangan Tiongkok dinilai lebih menguntungkan karena proposal Tiongkok tidak memerlukan jaminan dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.^[3]

Memulai konstruksi, Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 yang menetapkan kereta cepat sebagai sebuah Proyek Strategis Nasional.^[11] Pada tanggal 21 Januari 2016, Jokowi meletakkan batu pertama konstruksi di kawasan Perkebunan Teh Walini milik PTPN VIII. Pembiayaan konstruksi kala itu diperkirakan mencapai Rp 70 triliun.^[12] Pada tahun 2017, di Kota Beijing, ditandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat, yang disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi dan Presiden RRT Xi Jinping.^[11]

Trase yang ditetapkan adalah rute Jakarta–Bandung sejauh 142,3 km^[13], dengan didukung empat stasiun, yakni Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar. Pada tanggal 18 Oktober 2021, KCIC menyatakan bahwa Stasiun Walini dihentikan pembangunannya, karena alasan efisiensi biaya. Oleh karena itu, KCIC akan menggeser pembangunan stasiun tersebut ke Padalarang, agar kereta cepat dapat lebih terintegrasi dengan layanan Kereta Api Indonesia.^[14]

Proyek ini mengalami pembengkakan biaya, yang semula diperkirakan US$ 6,1 miliar, menjadi US$ 8,6 miliar. Untuk menangani masalah tersebut, manajemen KCIC berupaya menekan biaya menjadi sebesar US$ 8 miliar. Kementerian BUMN lalu mengatakan bahwa pembengkakan biaya tersebut akan ditutup dengan pendanaan dari konsorsium pemegang saham serta pinjaman.^[15]

Pada tanggal 18 Mei 2023, KCIC resmi memulai uji coba perdana jalur kereta cepat Jakarta–Bandung. Jalur KCIC dialiri listrik dengan tegangan 27,5 kV AC.^[16] Pada tanggal 16 September, KCIC mulai membuka uji coba perdana gratis bagi masyarakat umum hingga 30 September.^[17]

l b s Whoosh
Legenda
Halim DKI Jakarta Jawa Barat Karawang Walini Padalarang KC B C 2D Tegalluar Depo Tegalluar

Kereta inspeksi KCIC400AF CIT 22 01 saat menjalani uji coba di lintas KCIC

Kereta penumpang KCIC400AF di Stasiun Tegalluar

KCIC mengoperasikan layanan kereta kecepatan tinggi dengan rute Jakarta–Bandung dengan jenama Whoosh. Sepanjang perjalanannya, KCJB melayani empat stasiun. Layanan ini menggunakan jalur yang memiliki 13 terowongan dan dibangun menggunakan konstruksi layang dengan panjang 60% dari total panjang jalur (142,3 km). Sisanya menggunakan at grade, khususnya pada segmen-segmen yang akan melalui terowongan hingga akhirnya sampai di Bandung.^[18][19]

KCJB menggunakan sarana Electric Multiple Unit (EMU) KCIC400AF, dengan basis CR400AF/Fuxing, buatan CRRC Qingdao Sifang, Co. Ltd.^[20] Sarana kereta ini memiliki kecepatan operasional hingga 350 km/jam. KCIC400AF telah diadaptasikan sesuai kondisi iklim dan geografis Pulau Jawa dan akan menghadirkan interior bernuansa Indonesia seperti komodo, batik, dan Borobudur.^[21] Rangkaian kereta cepat dirancang untuk minim kebisingan dan getaran, tahan api, banjir, dan gempa bumi, serta tahan terhadap serangan objek asing.^[22]

Ignasius Jonan, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perhubungan, mengkritik pendeknya rute Jakarta–Bandung, serta menganggap bahwa kereta kecepatan tinggi idealnya memiliki jarak yang cukup jauh, seperti rute Jakarta–Surabaya. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan tidak mempersulit perizinan proyek ini, asalkan seluruh persyaratannya dipenuhi. Jonan tidak menginginkan kasus Jakarta Eco Transport terulang lagi, dan mengancam akan mencabut izin jika proyek berhenti di tengah jalan.^[23] Jonan tidak banyak dilibatkan dalam pembentukan KCIC, serta proyeknya saat itu tidak masuk dalam daftar proyek strategis Kemenhub. Proyek KCJB digagas berdasarkan keinginan Rini Soemarno, Menteri BUMN agar Indonesia menjadi penyelenggara kereta kecepatan tinggi pertama di Asia Tenggara. Pada pertengahan 2014, dalam sebuah acara di Universitas Binus, Jonan menganggap proyek tersebut tidak berkeadilan.^[23]

Selama pembangunan, proyek tersebut juga beberapa kali menemui masalah. Pada 22 Oktober 2019, terjadi kebakaran di pinggir Jalan Tol Padalarang–Buahbatu km 130 yang diduga akibat kebocoran pipa Pertamina. Warga yang tinggal di sekitar proyek sempat mengingatkan kepada pengelola proyek KCIC bahwa di kawasan tersebut terdapat jaringan pipa Pertamina. Selain itu, Komite Keselamatan Konstruksi Kementerian PUPR sempat meminta penghentian sementara proyek pada 2 Maret 2020. Menurut penilaian Komite tersebut, proyek ini menyumbat saluran air di Jalan Tol Jakarta–Cikampek dan Purwakarta–Bandung–Cileunyi sehingga menimbulkan banjir.^[24]

Pada 2021, pendanaan proyek KCIC disorot. Pada 1 November 2021, pemerintah mengucurkan APBN sebesar Rp 3,4 triliun untuk menutupi cost overrun yang dialami KCIC.^[25][26] Setelah KCIC mendapat kucuran dana tersebut, tindakan pemerintah menuai kontroversi dan Jokowi dicap "ingkar janji" oleh masyarakat dan media massa. Pasalnya, KCIC adalah proyek business to business sehingga skema pembiayaannya tidak menggunakan APBN..^[25][27]

• Kereta kecepatan tinggi di Indonesia
• Kereta Api Indonesia

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kereta Cepat Indonesia China.

• (Indonesia) Situs web resmi