Hukuman pukulan rotan di Singapura

Hukuman pukulan rotan adalah bentuk hukuman fisik yang banyak digunakan di Singapura. Ini dapat dibagi menjadi beberapa konteks: peradilan, penjara, panti asuhan, militer, sekolah, dan rumah tangga. Praktik hukuman pukulan rotan ini diperkenalkan selama periode Pemerintahan kolonial Inggris di Singapura^[1] Bentuk serupa dari hukuman fisik juga digunakan di beberapa negara bekas koloni Inggris lainnya, termasuk dua negara tetangga Singapura, Malaysia dan Brunei.

Hukuman pukulan rotan ini adalah yang paling berat. Ini hanya berlaku untuk narapidana pria di bawah usia 50 tahun untuk berbagai pelanggaran di bawah Kode Prosedur Pidana, hingga maksimum 24 pukulan per persidangan. Selalu diperintahkan selain hukuman penjara, hal itu dilakukan oleh staf penjara yang terlatih khusus dengan menggunakan tongkat rotan yang panjang dan tebal di pantat telanjang tahanan di area tertutup di penjara. Penjahat laki-laki yang sebelumnya tidak dijatuhi hukuman pukulan rotan di pengadilan juga dapat dihukum pukulan rotan dengan cara yang sama jika mereka melakukan pelanggaran berat selama menjalani hukuman penjara. Demikian pula, kenakalan remaja laki-laki di panti asuhan dapat dihukum pukulan rotan karena pelanggaran serius.

Prajurit di Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) yang melakukan pelanggaran militer serius dapat dihukum oleh pengadilan militer dengan hukuman pukulan rotan yang lebih ringan di Barak Penahanan SAF, yang menampung para pelanggar militer.

Dalam bentuk yang lebih ringan, hukuman pukulan rotan digunakan sebagai tindakan disipliner di sekolah. Anak laki-laki berusia antara 6 dan 19 dapat diberikan tiga pukulan dengan tongkat rotan ringan di pantat di atas pakaian atau telapak tangan sebagai hukuman atas pelanggaran serius, sering kali sebagai upaya terakhir. Karena undang-undang tidak mengizinkan sekolah untuk mencambuk anak perempuan, mereka menerima bentuk hukuman alternatif seperti penahanan atau penangguhan.

Tongkat yang lebih kecil atau alat lainnya sering digunakan oleh beberapa orang tua untuk menghukum anak-anak mereka. Praktek ini diperbolehkan di Singapura tetapi tidak dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah Singapura telah menyatakan bahwa menurut pendapatnya, Konvensi Hak-Hak Anak tidak melarang "penerapan hukuman badan secara bijaksana demi kepentingan terbaik anak".^[2]