Gerakan/Tentara Pembebasan Sudan

Jenderal Omar al-Bashir dan Front Islam Nasional yang dipimpin oleh Dr. Hassan al-Turabi menggulingkan pemerintahan Sudan yang dipimpin oleh Ahmed al-Mirghani pada tahun 1989. Sebagian besar penduduk di Darfur, khususnya etnis non-Arab di wilayah tersebut, menjadi semakin terpinggirkan.^[9][10] Perasaan ini semakin nyata dengan diterbitkannya The Black Book pada tahun 2000, yang merinci ketidakadilan struktural di Sudan yang tidak memberikan keadilan dan pembagian kekuasaan yang setara bagi orang-orang non-Arab. Pada tahun 2002 Abdul Wahid al Nur, seorang pengacara, Ahmad Abdel Shafi Bassey, seorang mahasiswa pendidikan, dan orang ketiga mendirikan Front Pembebasan Darfur, yang kemudian berkembang menjadi Gerakan Pembebasan Sudan dan mengklaim mewakili semua kaum tertindas di Sudan.^[7]

Pada tahun 2006, Gerakan Pembebasan Sudan terpecah menjadi dua faksi utama, yang terbagi karena masalah Perjanjian Damai Darfur:

Gerakan/Tentara Pembebasan Sudan (Minnawi)^[11] - kelompok ini dipimpin oleh Minni Minnawi dan menandatangani Perjanjian Damai Darfur 2006 (Abuja) pada Mei 2006. Minnawi menjabat sebagai Ketua Otoritas Regional Transisi Darfur sejak pembentukannya pada tahun 2007 hingga pemecatannya pada bulan Desember 2010. Fraksi SLM-Minnawi secara resmi menarik diri dari perjanjian perdamaian pada bulan Februari 2011.^[12][13] Tidak seperti kebanyakan faksi SPLM/A lainnya, SLA-MM aktif tidak hanya di Darfur, tetapi juga mengambil bagian dalam konflik Sudan di Kordofan Selatan dan Nil Biru.^[14] Kelompok ini juga mengambil bagian dalam Perang Saudara Sudan Selatan, berjuang untuk pemerintah Sudan Selatan melawan berbagai faksi pemberontak.^[6] SLM-Minnawi adalah peserta dalam proses perdamaian Sudan 2019.^[2]

Gerakan/Tentara Pembebasan Sudan (al-Nur)^[15][11] - kelompok ini dibentuk pada tahun 2006 dan dipimpin oleh Abdul Wahid al Nur. Mereka menolak Perjanjian Damai Darfur tahun 2006 (Abuja).^[16] SLM/A (al-Nur) tidak secara resmi menuntut kemerdekaan. Kelompok ini terdiri dari pejuang pria dan wanita.^[1] Kelompok ini juga mengambil bagian dalam Perang Saudara Sudan Selatan, berjuang untuk pemerintah Sudan Selatan melawan berbagai faksi pemberontak.^[6] SLM/A (al-Nur) mempertahankan bentengnya di Pegunungan Marrah pada tahun 2021, menguasai wilayah yang dihuni oleh sekitar 300.000 orang. Daerah ini sebenarnya swasembada dan sebagian besar terisolasi dari wilayah Sudan lainnya.^[17] Ia menjalankan pemerintahan faktual di sana, melatih pasukan baru, tetapi juga membangun beberapa sekolah, tempat ratusan anak menerima pendidikan setiap hari.^[1] SLM/A (al-Nur) menolak proses perdamaian Sudan tahun 2019,^[18] dengan alasan bahwa milisi Arab melanjutkan serangan mereka di Darfur dan Dewan Kedaulatan Sudan yang baru mencakup banyak komandan lama Bashir. Namun, kelompok tersebut sedang mengalami ketegangan internal saat ini, karena beberapa faksi saling bentrok. Satu kelompok sempalan yang dipimpin oleh Zanoun Abdulshafi mulai berperang bersama milisi Arab.^[17] Pertempuran antara SLM/A (al-Nur) dan pasukan pro-pemerintah terus berlanjut hingga tahun 2021.^[1]

Selain kedua faksi utama di atas, terdapat beberapa faksi kecil lainnya.

Pada tanggal 31 Juli 2023, Mustafa Tambour, pemimpin faksi SLM yang dikenal sebagai SLM-T, mengumumkan bahwa pasukannya telah bergabung dengan Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dalam berperang melawan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) selama konflik Sudan tahun 2023, mengklaim telah menimbulkan 68 korban jiwa selama pertempuran di Zalingei. Saudara laki-laki Tambour sebelumnya telah dibunuh oleh RSF.^[19]

SLM telah membentuk zona kendali di sekitar kota Tawila setelah penarikan pasukan pemerintah dan RSF di wilayah tersebut. Zona kendali ini juga mencakup beberapa desa di sekitarnya termasuk Martal, Al-Aradib, Al-Ashra, Sortony, dan Tibira di Darfur Utara, Kadner dan Kankoro di Darfur Selatan, dan Katrom, Sabanga, Barqa, dan Rofta di Darfur Tengah.^[20]