Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

DPRD Provinsi Kalimantan Utara pertama kali dibentuk pada 30 Desember 2014 untuk periode 2014-2019. Pengisian anggota DPRD Kaltara dilakukan dengan pemindahan anggota DPRD Kalimantan Timur Dapil VI yang meliputi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Jumlah anggota DPRD Kaltim tersebut hanya 8 orang kemudian ditambah dengan anggota DPRD baru hasil penghitungan pembagian kursi untuk mengisi kekurangannya.^[4] Hasil Pemilu 2014, DPRD Kalimantan Utara memiliki anggota 35 orang, dengan jumlah kursi terbanyak diraih oleh Partai Demokrat.^{[5][6][7][8][9][10][11]}

Perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dari setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kaltara sejak awal pembentukannya.^[13][14][15]

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PKB	2	2	2
Gerindra	4	5	4
PDI-P	4	5	3
Golkar	4	4	8
NasDem	2	2	2
PKS	2	3	4
PPP	2	1	1
PAN	3	2	2
Hanura	4	5	3
Demokrat	5	4	6
PBB	2	1	0
PKPI	1	0	0
Perindo		(baru) 1	0
Jumlah Anggota	35	35	35
Jumlah Partai	12	12	10

Fraksi merupakan wadah berhimpun anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD. Setiap fraksi beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.^[16] Satu fraksi di DPRD Kaltara setidaknya memiliki 4 anggota. Pada periode 2014-2019, DPRD Kaltara memiliki 7 fraksi.^[17] Jumlah fraksi mengalami penurunan pada periode 2019-2024 yang hanya terdiri dari 6 fraksi.^[18][19]

DPRD Kaltara periode 2019-2024 terdiri dari 6 fraksi yang berasal dari 12 partai politik. Satu fraksi merupakan fraksi gabungan dan yang lainnya adalah fraksi utuh yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-2 Tahun 2019 pada 16 September 2019. Berikut ini adalah komposisinya.^[20]

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Alat Kelengkapan DPRD (AKD) Provinsi terdiri dari:

1. Pimpinan
2. Badan Musyawarah (Bamus)
3. Komisi
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda)
5. Badan Anggaran (Banggar)
6. Badan Kehormatan (BK)
7. Alat kelengkapan Lain (dibentuk melalui Rapat Paripurna)

Sesuai peraturan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan: 35-44 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 2 wakil ketua; 45-84 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua; dan 85-100 orang dipimpin oleh 1 ketua dan 4 wakil ketua.^[21] Pimpinan DPRD Kaltara terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik peraih kursi terbanyak pertama, kedua, dan ketiga, secara berurutan. Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Kaltara sejak awal pembentukannya.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, DPRD Provinsi yang beranggotakan 35-55 orang dapat membentuk 4 komisi dan DPRD Provinsi yang beranggotakan lebih dari 55 orang dapat membentuk 5 komisi.^[31] DPRD Kaltara terdiri dari 4 komisi sebagai berikut:

• Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum, dan HAM
• Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan
• Komisi III Bidang Pembangunan Daerah
• Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berikut ini adalah pimpinan alat kelengkapan DPRD Kaltara periode 2019-2024.^[32][33]

Pada Pileg 2019^[34] dan Pileg 2024^[35], pemilihan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Berikut ini adalah daftar anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024.^[36]

• Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

• Laman Resmi DPRD Provinsi Kalimantan Utara Diarsipkan 2019-09-27 di Wayback Machine.
• Laman Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
• Laman Resmi KPU Provinsi Kalimantan Utara