Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare

Pimpinan DPRD Kota Parepare terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.^[1]

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Parepare sejak pembentukannya pada tahun 1953. Disusun berdasarkan golongan/partai setiap periode. Golongan/partai diurutkan sesuai tanggal berdirinya golongan/partai.

Golongan/Partai Politik	Jumlah Kursi per Periode
	1953–55a[2]	1959–61b[3]	1971–77	1977–82[4]	1982–87[5]	1987–92[6]	1992–97[7]	1997–99[8]	1999–04	2004–09[9][10]	2009–14	2014–19	2019–24
PNI (termasuk PNI - Supeni/PNI Marhaenisme)	(baru) 3									0	0
PSII	(baru) 7
Masyumi	(baru) 7
Pertip	(baru) 1
PSI	(baru) 1
Non ABRI/Sipil/Madani	(baru) 8				1
ABRI				3	3	4	4	3
Golkar (termasuk Golongan Karya Non Partai)				10	11		12	15		11	6	5	5
PPP				(baru) 6	5		3	2		2	1	1	2
PDI				(baru) 0	0		1	1
PKS (termasuk PK)									(baru)	3	3	2	0
PBB									(baru)	3	1	1	1
PKB									(baru)	0	0	1	1
PAN									(baru)	3	2	3	2
PDI-P									(baru)	0	2	3	2
PKPI (termasuk PKP)									(baru)	0	1	0	0
Demokrat										(baru) 0	2	4	3
PDK (termasuk PPDK)										(baru) 2	2
PPDI										(baru) 1	0
PPRN											(baru) 2
Hanura											(baru) 1	2	1
PPI											(baru) 2
Gerindra											(baru) 0	1	3
NasDem												(baru) 2	4
Perindo													(baru) 1
Jumlah Kursi	(baru) 27	15		19	20	20	20	21	25	25	25	25	25
Jumlah Golongan/Partai	(baru) 6			3	4		4	4		7	12	11	11
Keterangan: aPeriode ini merupakan periode pertama untuk memilih anggota DPRD Sementara hingga pemilihan umum dilaksanakan (Pemilu 1955). DPRDS Kabupaten Pare-Pare meliputi wilayah Pare-Pare, Barru, Pinrang, Enrekang, dan Sidenreng Rappang dengan kedudukan berada di Pare-Pare. Pemilihan anggota DPRDS ini dilakukan secara musyawarah mufakat oleh lima dewan pimpinan cabang partai politik, yakni Masyumi, Pertip, PNI, PSII, dan PSI. 27 anggota DPRDS Kabupaten Pare-Pare periode ini dilantik pada 4 Maret 1953 oleh Gubernur Sulawesi Soediro atas nama Menteri Dalam Negeri. bDPRD Kotapraja Pare-Pare pasca wilayah Barru, Pinrang, Enrekang, dan Sidenreng Rappang memisahkan diri menjadi daerah otonom Daerah Tingkat II (sekarang nomenklatur Kabupaten/Kota) berdasarkan UU RI Nomor 29 Tahun 1959.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kota Parepare dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014–2019	2019–2024
Golkar	5	5
PPP	1	2
PKS	2	0
PBB	1	1
PKB	1	1
PAN	3	2
PDI-P	3	2
Demokrat	4	3
Hanura	2	1
Gerindra	1	3
NasDem	(baru) 2	4
Perindo		(baru) 1
Jumlah Kursi	25	25
Jumlah Partai	11	11

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas: Pimpinan, Badan Kehormatan, Komisi, Fraksi, Badan Anggaran, Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan, Badan Legislasi Daerah dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh sidang. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib.

Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD Kota Parepare dan merupakan alat kelengkapan DPR yang memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.^[11]

Badan Anggaran dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang. Badan ini memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota Parepare dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD^[12]

Badan Legislasi Daerah dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. DPRD menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Legislasi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Legislasi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan tahun sidang.^[13]

Fraksi berfungsi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.^[14]

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi.^[15]

1. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya melalui sms, kotak saran, melalui surat, lisan atau langsung, demonstrasi, reses dan hearing.
2. Aspirasi atau pengaduan masyarakat terhimpun dan terproses pada Sekretariat DPRD baik itu agenda surat maupun administrasi.
3. Aspirasi atau pengaduan masyarakat diteliti dan dicermati tujuannya oleh pimpinan DPRD dan selanjutnya pimpinan mendisposisikan surat tersebut pada komisi-komisi yang berkenan dengan tujuan dan maksud tersebut.
4. Komisi menjadwalkan apakah ditindaklanjuti, dikoordinasikan, dikonsultasikan atau musyawarah dan atau diparipurnakan.
5. Hal-hal yang dihasilkan di komisi itulah yang menjadi kesimpulan yang ditindaklanjuti oleh Pihak Eksekutif (Pemda).
6. Dari hasil pelaksanaan di lapangan oleh pihak eksekutif sebaiknya dimonitoring, dievaluasi, dan dikontrol oleh Pihak Legislatif.^[26]

1. Penyampaian Ranperda dari Eksekutif ke Legislatif melalui Sekretariat DPRD disertai dengan surat pengantar.
2. DPRD menjadwal atau mengagendakan jadwal pelaksanaan pembahasan Ranperda yang diserahkan oleh Eksekutif.
3. Pelaksanaan Rapat Paripurna Dewan Penyerahan sekaligus melakukan kunjungan kerja ke instansi terkait.
4. Pelaksanaan Rapat Paripurna terkait:
   - Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
   - Jawaban Wali kota atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
5. Pelaksanaan Rapat Komisi-Komisi dan Rapat Gabungan Komisi dan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda bersama Legislatif dengan Eksekutif.
6. Pelaksanaan Rapat Paripurna penetapan Ranperda menjadi Perda dengan tahapan:
   - Penyampaian laporan hasil pembicaraan tahap ketiga atau Rapat Gabungan Komisi.
   - Penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi.
7. Pengambilan keputusan persetujuan.
8. Sambutan Wali kota dan Pengambilan Persetujuan.^[27]

Pada Pileg 2019^[28], pemilihan DPRD Kota Parepare dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Pada Pileg 2024^[29], pemilihan DPRD Kota Parepare dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
• Kota Parepare
• Sulawesi Selatan

• Situs Resmi DPRD Kota Parepare Diarsipkan 2016-10-01 di Wayback Machine.
• Situs Resmi Pemerintah Kota Parepare^{[pranala nonaktif permanen]}