Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan

Pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.^[3]

• Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan ;
• Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil-Wakil Ketua ;
• Menjadi juru bicara DPRD ;
• Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD ;
• Mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
• Mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di Pengadilan ;
• Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau merehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD ;
• Melaksanakan kunjungan kerja dan / atau studi banding bersama alat kelengkapan DPRD.

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Bulungan dalam tiga periode terakhir.^[4][5][6]

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		2009-2014	2014-2019	2019-2024
	PKB	0	1	1
	Gerindra	1	3	4
	PDI-P	2	3	3
	Golkar	4	4	3
	NasDem		(baru) 2	2
	PKS	2	2	1
	Hanura	0	2	3
	PAN	0	0	2
	PBB	2	2	1
	Demokrat	4	3	2
	Perindo			(baru) 2
	PPP	2	3	1
	PKPI	1	0	0
	PDP	1
	PDK	1
	Pelopor	1
	PNBK	1
	PBR	1
	PKDI	2
Jumlah Anggota		25	25	25
Jumlah Partai		14	10	12

Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Bulungan periode 2019–2024:

Tujuan:

• Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa.
• Terwujudnya pelaksanaan pembangunan tang tepat sasaran, adil dan merata.
• Terlaksananya kedaulatan rakyat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap aspirasi rakyat

Sasaran:

• Terbentuknya produk Peraturan Daerah yang efektif dan efisien.
• Tersusunnya anggaran yang mengacu kepada prinsip-prinsip penganggaran, pendapatan dan pembiayaan.
• Terlaksananya peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi:

• Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
• Fungsi Anggaran diwujudkan dalam penyusunan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
• Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan Undang-Undang, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama Kepala Daerah.

Tugas Pokok:

• Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
• Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah.
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Peraturan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internal daerah.
• Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
• Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
• Memberi npendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internal di daerah.
• Meminta laporan keterangan pertanggunjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah daerah.

Berikut ini adalah daftar Ketua DPRD Bulungan dalam tiga periode terakhir.

Berikut ini adalah Susunan Kepengurusan Badan Kehormatan DPRD Bulungan periode 2014-2019.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.DPRD Kabupaten Bulungan Periode 2014-2019 terdiri atas 3 (tiga) komisi, yaitu:

• KETUA: Masnur Anwar
• WAKIL KETUA: H. Hamka M.
• SEKRETARIS: Riyanto
• ANGGOTA:
  • DRS.H.KARSIM AL AMRIE
  • H.ABDUL RAHMAN
  • Livingston Daud
  • Rustam

Bidang Pemerintahan dna Hukum, meliputi:

1. Pemerintahan
2. Ketertiban
3. Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Penerangan /Pers dan Telekomunikasi
5. Hukum dan Perundang-undangan
6. Kepegawaian /Aparatur Daerah
7. Perijinan
8. Sosial Politik
9. Organisasi Masyarakat
10. Pertahanan Keamanan
11. Ketenagakerjaan
12. Peran Wanita dan Perlindungan Anak
13. Transmigrasi
14. Lingkungan Hidup
15. Pertambangan dan Energi
16. Pertanahan

• Ketua: H..Amsal Anwar
• Wakil Ketua: Slamet Haryanto
• Sekretaris: Elia DJ
• Anggota:
  • Kilat
  • H. Hafidh Hasan
  • Albertus S.M. Baya

Bidang Keuangan Dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi:

1. Keuangan Daerah
2. Perpajakan
3. Retribusi
4. Perbankan
5. Dunia Usaha
6. Penanaman Modal
7. Perusahaan Patungan
8. Pemukiman Dan Perumahan Rakyat
9. Pendidikan
10. Iptek
11. Perusahaan Daerah
12. Pemuda Dan Olahraga
13. Bumn / Bumd
14. Agama
15. Sosial Kesehatan
16. Keluarga Berencana

• Ketua:
• Wakil Ketua: Markus Juk
• Sekretaris: Nicodimus U
• Anggota:
  • HJ.Aluh Berlian
  • Iman Bukhori
  • Moh. Nafis
  • Sunaryo
  • Abraham Mendan
  • H. Radiansyah

Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi:

1. Perdagangan
2. Perindustrian
3. Pertanian dan Tanaman Pangan
4. Perikanan dan Kelautan
5. Peternakan
6. Perkebunan
7. Kehutanan
8. Koperasi dan UMKM
9. Logistik
10. Pengadaan Pangan
11. Pariwisata dan Kesenian
12. Pekerjaan Umum
13. Tata Kota
14. Pertamanan
15. Kebersihan
16. Perhubungan

DPRD Kabupaten Bulungan terdiri atas 4 (empat) alat kelengkapan dewan yaitu Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Legislasi (Banleg).

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan No.06 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.(2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:a.1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;b.2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;c. 3. Fasilitasi,pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan DPRD;d. 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:a. Sekretaris DPRD;b. Bagian Humas dan Protokol, membawahi:1. Sub Bagian Dokumentasi, Pengolahandan Pengkajian Data ; dan2. Sub BagianHumas, Protokol dan Pelayanan Informasi.c. Bagian Persidangan dan Hukum, membawahi:1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan2. Sub Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.d. Bagian Umum, membawahi:1. Sub Bagian Penatausahaan; dan2. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.e. Bagian Keuangan, membawahi:1. Sub Bagian Penganggaran dan Penyusunan Program; dan2. Sub Bagian Perbendaharaan.f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pada Pileg 2019^[10], pemilihan DPRD Kabupaten Bulungan dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

Pada Pileg 2024^[11], pemilihan DPRD Kabupaten Bulungan dibagi kedalam 3 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
• Kabupaten Bulungan
• Kalimantan Utara